21 Januari 2009

Tidak Ada Sosok Lain yang Pantas Pimpin BMKG?

Kalau kita simak berita “LIPI Anulir Kepangkatan Kepala BMKG” yang muncul pada pertengahan desember 2008 yang lalu, kemudian dihadapkan dengan berita "BMG Menjadi BMKG" di bawah ini, rasanya aneh bin ajaib bahwa saudari Sri Woro Budiati Harijono yang menjadi salah satu pusat sorotan kasus plagiat dan kepangkatan dimaksud, kini dilantik kembali menjadi kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Dua petikan dibawah ini yang diambil dari tiap berita tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendalam:

Kompas.com - 13 Desember 2008:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menganulir kenaikan pangkat fungsional peneliti Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sri Woro Budiati Harijono dari golongan IVA kembali ke jenjang semula III C. Sanksi diberikan setelah sidang akademis memutuskan ada pelanggaran etika peneliti dalam proses pengajuan angka kredit kenaikan pangkat tersebut”.


Elshinta.com - 19 Januari 2009:

Sri Woro Budiati Harijono dipercaya kembali oleh Presiden untuk memimpin lembaga baru BMKG setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala BMG”.


Apakah petinggi-petinggi negara kita termasuk Presiden, Menteri Perhubungan dan lain-lain memandang kasus plagiat yang merupakan pelanggaran Undang-Undang merupakan hal sepele? Semoga tidak!


--------------------------


BMG Menjadi BMKG

Jakarta 19 Januari 2009 - Pelantikan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pada awal tahun ini sekaligus sebagai pemberian nama baru dari BMG menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dalam sambutannya pada pelantikan Kepala BMKG, Sri Woro Budiati Harijono di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Sri Woro Budiati Harijono dipercaya kembali oleh Presiden untuk memimpin lembaga baru BMKG setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala BMG.

Perubahan nama BMG menjadi BMKG tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BMKG. Penambahan nama "klimatologi" sendiri sesuai dengan hasil dari beberapa kali konferensi tingkat internasional tentang perubahan iklim. Bahkan, secara nasional Indonesia juga telah membentuk Dewan Perubahan Iklim yang diketuai langsung oleh Presiden RI.

Menhub menambahkan, kegiatan BMKG mencakup kehidupan sehari-hari dalam 24 jam mengenai perubahan ekstrim dari cuaca yang berakibat terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang perlu diantisipasi. (der)

Sumber: http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=64589

1 komentar:

  1. Dugaan saya, pasti ada unsur "politisnya". Memang "kewarasan" perilaku dalam kehidupan bernegara di republik mimpi masih sangat tertinggal dari negara-negara maju. Padahal "kewarasan" ini merupakan syarat penting bagi kemajuan peradaban setiap bangsa.

    BalasHapus